Kenaikan Harga BBM Akan Tambah Beban Masyarakat

Fraksi PDIP (F-PDIP) DPR menolak rencana kenaikan BBM pada Oktober mendatang, sebab, selain kehidupan ekonomi rakyat sulit dan memprihatinkan, pemerintah juga belum menyelesaikan audit Pertamina sebagaimana diamanatkan UU No. 36 tentang APBN 2005. Bahkan pemerintah juga belum sungguh-sungguh menunjukkan kinerja ekonomi yang memadai dalam menggali dan meningkatkan pendapatan negara dari sumber-sumber potensial ekonomi.
"Sejak kenaikan BBM Maret 2005 lalu pemerintah belum menunjukkan kinerja konkret dalam mengatasi dampak laju inflasi akibat kenaikan BBM yang makin memberatkan penderitaan rakyat, karena harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak naik. Kenaikan BBM itu juga tidak sejalan dengan janji-janji SBY-JK untuk tidak menghapus subsidi BBM untuk menutup defisit APBN 2005," ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Sony Keraf bersama Soepardjo S., Heri Akhmadi, Ario Bimo, Herman Heri, dan Bambang Puryanto kepada wartawan di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Jumat (8/9).
Menurut Sony, alasan pemerintah menaikkan BBM dengan mengurangi subsidi BBM dan akan mengurangi kemiskinan ternyata tidak terbukti alias gagal, karena pengangguran terus bertambah. Untuk itu dalam sidang pembahasan kenaikan BBM nantinya PDIP akan keluar yakni walk out.
Sikap PDIP ini, diyakini Sony akan didukung oleh fraksi-fraksi besar DPR untuk menolak kenaikan BBM dimaksud. Misal, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan F-PPP dan lainnya. "Bayangkan untuk subsidi kesehatan senilai Rp 3 triliun, yang direalisasikan baru Rp 300 miliar. Sehingga banyak rumah sakit yang tidak mempunyai dana dan gagal mengatasi penyakit busung lapar, gizi buruk, dan sebagainya," ungkap Sony lagi.
Sedangkan untuk anggaran pendidikan, dijelaskan Heri Akhmadi yang juga Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, anggarannya di Jawa Timur dan Jawa Tengah baru terealisir pada akhir Agustus 2005 lalu setelah pendaftaran masuk sekolah sudah selesai.
Ditegaskannya, seharusnya awal Juli 2005 subsidi itu terealisir, tapi malah molor. Pungutan di sekolah masih banyak dan pemerintah gagal mewujudkan pendidikan gratis bagi SD/SLTP.